Perkembangan Public Relations di Indonesia

Public relations atau hubungan masyarakat (Humas) secara kelembagaan diakui dengan berdirinya Bakohumas (Badan Koordinasi Humas Pemerintah) pada 13 Maret 1971. Secara yuridis formal, Bakohumas didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 31/KEP/MENPEN/1971. Lahirnya SK Menpen dalam rangka Pembentukan Bakohumas yang merupakan kelanjutan dari hasil musyawarah antar Humas-Humas Departemen/Lembaga Negara pada tanggal 6 Desember 1967.

Musyawarah tersebut antara lain menyepakati, bahwa :

"Untuk memperoleh daya guna dan tepat operasi penerangan setinggi-tingginya, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu badan yang bertugas mengkoordinir, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan Humas-Humas pemerintah.”

Musyawarah ini menyetujui diadakannya koordinasi antar Humas Departemen/Lembaga Negara, disingkat Bakor, yang dikoordinasikan oleh Deppen. Kemudian pada pertemuan pleno Bakor pada tanggal 1 Juli 1970, untuk membicarakan peningkatan dan efektivitasnya wadah ini, diperoleh kata sepakat untuk merubah Bakor menjadi Bakohumas (Badan Koordinasi Humas Pemerintah).

Dalam perkembangan selanjutnya lahirlah SK Menteri Penerangan tersebut diatas yang beberapa pasalnya antara lain berbunyi :

Pasal 1 : Perihal Kedudukan

1. Ditingkat Pemerintah Pusat dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah disingkat Bakohumas.
2. Bakohumas Pusat berkedudukan di Departemen Penerangan.
3. Keanggotaan Bakohumas terdiri dari Humas-Humas (Lembaga-Lembaga Pemerintah Negara/Non Departemen) pada tingkat Pemerintah Pusat yang diwakili oleh satu orang atau lebih.

Adapun tugas Bakohumas ini adalah :

1. Membantu Menteri Penerangan dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan hubungan yang lancar dan harmonis antara masyarakat dan pemerintah.
2. Mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama antara Humas Departemen/Lembaga Negara.
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Perkembangan Humas Pemerintah di Indonesia cukup pesat dengan tiga faktor yang melatarbelakanginya: 1) cepatnya kemajuan teknologi; 2) pertumbuhan ekonomi; 3) hausnya masyarakat akan informasi yang akurat. Hal ini sejalan dengan tugas Bakohumas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi No. 03A/SK/MENEG/I/2002 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah, yaitu:

1. Membantu Pemerintah dalam melancarkan arus informasi antar lembaga pemerintah dan antar pemerintah dengan masyarakat.
2. Mengadakan koordinasi dan kerjasama antar Humas Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara serta BUMN.
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan.

Bakohumas mempunyai kegiatan antara lain, sebagai berikut:

1. Ikut serta dalam berbagai kegiatan Pemerintah, khususnya di bidang layanan informasi.
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan.
3. Meningkatkan fungsi dan kedudukan Humas dalam rangka menunjang kebijakan Pemerintah.
4. Memelihara hubungan kerjasama yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif dan harmonis dengan organisasi dan lembaga resmi serta masyarakat.

Selanjutnya, lembaga pertama di Indonesia yang menghimpun para praktisi Humas (individual) adalah Perhumas (Perhimpunan Hubungan Masyarakat). Berdirinya Perhumas didasari cita-cita akan adanya sebuah forum profesi kehumasan di Indonesia. Gagasan tersebut semakin menguat ketika salah seorang praktisi Humas, Marah Joenoes menghadiri World Public Relations Congress ke-6 di Jenewa. Akhirnya setelah melalui berbagai diskusi, pada tanggal 15 Desember 1972 secara resmi didirikanlah Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia yang disingkat Perhumas sebagai organisasi profesi kehumasan di Indonesia. Para pendiri Perhumas, antara lain, adalah: M. Alwi Dahlan, Ph.D, Arifin Pasaribu, Augusto Thomas Graciano, D. Tahitoe, SH, Drs. Feisal Tamin, Drs. R.M. Hadjiwibowo, Kolonel Drs. Hoedioro, Mayor Drs. I Made Arisandi, R. Imam Sajono, Drs. Mahiddin, Marah Joenoes, Moestafa Kemal, Mohammad Jahja Daeng Nompo, Mohammad Ridwan, Nana Sutresna, MA, Roy Tjia Hen An, S.D. Pontoh, SH, Drs. Soemadi, Brigadir Jenderal Soemrahadi, Ir. Wardiman Djojonegoro, dan Wisaksono Noeradi (http://www.perhumas.or.id).

Perhumas dibentuk dengan tujuan meningkatkan keterampilan profesional Humas, memperluas dan memperdalam pengetahuan teknis Humas, dan sebagai wahana pertemuan para praktisi Humas.